Prabowo Tegaskan BPK Ketat Awasi APBN

WorldNews, Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat didalam mengawasi anggaran pendapatan dan membeli negara (APBN).

Menurut Prabowo, dia tak ingin ada kebocoran anggaran.

“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK wajib lebih ketat mengawasi. Kita tidak ingin ada kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia mengutamakan APBN merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Prabowo mengatakan tiap-tiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus berfaedah untuk bangsa dan rakyat.

“Kita tidak ingin uang rakyat tidak mampu dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah wajib kami amankan, kami yakinkan berfaedah untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto bakal memberi tambahan perhatian benar-benar pada himbauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jokowi mengutamakan uang rakyat mampu dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Pemerintahan selagi ini dan aku percaya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, bakal senantiasa memberi tambahan perhatian benar-benar pada tiap-tiap himbauan BPK,” kata Jokowi selagi Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

“Agar uang rakyat mampu dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.

Dia meminta para menteri, kepala instansi negara, dan kepala daerah langsung menindaklanjuti himbauan dari kontrol BPK. Hal ini agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

“Saya minta kepada para menteri, kepala instansi dan kepala daerah agar langsung menindaklanjutinya dan selesaikan rekomendasi-rekomendasi dari kontrol BPK,” jelasnya.

“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kami makin hari makin th. makin baik,” imbuh Jokowi.

BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah memberi tambahan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi menjelaskan perihal selanjutnya bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah didalam mengelola APBN.

“Sudah kerap aku sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kami semuanya. Kewajiban pakai APBN secara baik,” kata Jokowi didalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

Dia mengutamakan APBN merupakan uang rakyat dan negara yang wajib dikelola dengan baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga wajib merasa bahwa APBN yang digunakan di cek dan diaudit oleh BPK.

“Jadi sekali lagi, kewajiban pakai APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menggerakkan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelasnya.

Gejolak Geopolitik

Jokowi juga mengingatkan bahwa dunia hadapi suasana geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan perubahan iklim. Tak hanya itu, ekonomi world juga tumbuh melambat.

“Geopolitik, perang dagang dan juga perubahan iklim yang makin nyata kami lihat, perkembangan ekonomi world juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 % dan apalagi krisis ekonomi melanda sebagian kawasan,” tutur Jokowi.

Namun, Jokowi bersyukur suasana ekonomi dan politik Indonesia senantiasa stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 % di kuartal I th. 2024 dan inflasi senantiasa terjaga.

“Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri tiap-tiap hari Senin senantiasa bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di tiap-tiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga terjadi dengan baik. Ini seluruh adalah modal dasar kami didalam membangun negara ini,” ujar dia.

Di segi lain, Jokowi menututkan bahwa selagi ini pemerintah tengah berada pada jaman transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia meminta BPK untuk menunjang peralihan pemerintahan dengan baik.

“Saya percaya pemerintahan selagi ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan bakal senantiasa memberi tambahan perhatian benar-benar pada himbauan BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” pungkas Jokowi.