Proyek IKN Baru Berjalan 15 Persen

WorldNews, Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menjelaskan pengakuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru terjadi 15 persen waktu peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia terhadap 17 Agustus 2024 mendatang.

Grace mengemukakan bahwa progres 15 persen selanjutnya merupakan total total pembangunan di IKN.

“IKN ini kan program jangka panjang, sanggup 15-20 th. (pembangunannya). Saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 persen itu berasal dari keseluruhan,” ucap Grace Natalie kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, pembangunan IKN sebenarnya membutuhkan waktu yang lama karena luasnya empat kali berasal dari Jakarta. Untuk fase pertama, pembangunan IKN akan difokuskan untuk Istana Negara, gedung-gedung kementerian, dan juga infrastruktur penunjang layaknya air dan listrik.

“IKN itu luasnya 4 kali jakarta, ini proyek besar sekali,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur baru rampung 15 persen waktu pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terhadap 17 Agustus 2024.

Adapun Upacara HUT ke-79 RI nantinya akan digelar di dua wilayah yakni, IKN dan Istana Merdeka Jakarta.

“Jadi jangan berkhayal kami upacara 17 Agustus itu udah jadi semuanya. Tidak layaknya itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung seluruhnya secara total kemungkinan ya 15 persen (rampung),” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Jokowi Prediksi Pembangunan IKN Butuh 20 Tahun

Dia mengutamakan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak sanggup rampung hanya 2 sampai 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya membutuhkan waktu sampai 20 tahun.

“Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 th. 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 th. (baru selesai),” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Jokowi, pemerintah membutuhkan bantuan investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN hanya sanggup membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

“(IKN) Ini masih membutuhkan investasi, masih membutuhkan investor berasal dari dalam maupun luar (negeri). Itu yang sedang kami kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban berasal dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100 persen berasal dari APBN,” tutur Jokowi.