Momen Prabowo Beri Hormat ke Jajaran Hakim

WorldNews – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2024. Dalam peluang itu, ada peristiwa dirinya memberi tambahan sikap hormat kepada jajaran hakim agung.

“Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya bergantung apakah negara itu mampu menegakkan hukum. Menegakan hukum, dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak cuma hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara,” tutur Prabowo di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Prabowo menunjukkan benar-benar menjunjung para hakim dan menyampaikan hormat setinggi-tingginya.

“Penghargaan saya kepada semua keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui, baru saat ini saya serius paham dan paham betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim peradilan,” paham dia.

“Maaf, saya, seumur hidup saya sebetulnya saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami berasumsi bahwa hukum itu adalah sesuatu yang ringan untuk ditegakan, ringan untuk dijalankan,” sambungnya.

Kembali Prabowo mengucapkan terima kasih atas undangan Laporan Tahunan MA 2024 dan mengaku banyak belajar, lebih-lebih perihal beban peradilan. Dia merasa paham dan paham soal dimensi, beban kerja, bahwa hakim harus menangani, mempertimbangkan, memperlajari dan mengambil keputusan ratusan perkara.

“Per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang saudara tangani saudara-saudara sekalian. Saya ini mantan prajurit, saya mempunyai kebiasaan bahwa saya mengidamkan hormat kepada para hakim di semua Indonesia,” kata Prabowo sembari langsung memberi tambahan hormat.

“Beban saudara benar-benar berat, gara-gara setiap rakyat kami bergantung kepada putusan-putusan saudara,” lanjutnya.

Rutin Gelar Sidang Pleno

Berdasarkan Info yang dihimpun didalam situs resmi Mahkamah Agung, acara laporan tahunan 2024 ini mengusung tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”. Demikian dilansir berasal dari Antara.

Setiap tahunnya, sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung.

Dalam acara itu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto akan menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung berkaitan capaian, prestasi, kuantitas perkara putus, kuantitas sisa perkara, dan lainnya.

Bersamaan bersama dengan acara laporan tahunan tersebut, Mahkamah Agung termasuk menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui aktivitas bertajuk Pameran Kampung Hukum.

Pameran yang udah berlangsung sejak th. 2008 ini, mempunyai tujuan untuk memberi tambahan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh Info langsung berkaitan apa itu Mahkamah Agung, tugas dan faedah lembaga, dan juga beragam kebijakan yang dikeluarkan.

Acara ini termasuk diikuti oleh kementerian/lembaga hukum yang menampilkan beragam kebijakan dan prestasinya masing-masing.

Sebagai agenda tahunan, Pameran Kampung Hukum diselenggarakan terhadap 18-19 Februari 2025 di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Imbas Efisiensi Rp 2,2 Triliun, Bantuan Transport Hakim MA Hanya Cukup 6 Bulan

Sekretaris Mahkamah Agung (Sesma) Sugiyanto memaparkan rincian anggaran institusinya, berkaitan dampak efisiensi terhadap th. anggaran 2025.

Diketahui, pagu alokasi MA th. 2025 sebesar Rp 12.684.119.652.000 yang akan digunakan untuk tiga kategori yakni membeli pegawai sebesar Rp 8.419.053.801.000; membeli barang Rp 2.980.421.100.000; membeli modal sebesar Rp 1.284.644.751.000

“Rincian anggaran MA yang diblokir/diefisiensi terhadap th. anggaran 2025 sebesar Rp 2.228.100.000.000 bersama dengan rincian, membeli barang Rp 1.194.600.000.000 dan membeli modal Rp 1.093.500.000.000,” kata Sugiyanto saat rapat bersama dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sugiyanto merinci, efisiensi untuk perjalanan dinas sebesar 50% berasal dari keseluruhan Pagu sebesar Rp 506.965.673.000 yang berdampak terhadap tujuh unit eselon satu MA yakni Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badmiltun, Badan Diklat dan Badan Pemgawasan.

“Dampak pemblokiran ini menyebabkan perlindungan transportasi Hakim cuma lumayan 6 bulan; service terpadu sidang keliling, pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syariah cuma lumayan 6 bulan dan pengadilan militer cuma lumayan 1 kali setahun; biaya mutasi Hakim tidak mampu terbayar keseluruhan, pembebasan biaya perkara (prodeo), tidak terlaksananya perjalanan dinas luar negeri, dan lainnya,” paham Sugiyanto.

Meski begitu, Sugiyanto memastikan MA udah buat persiapan beberapa langkah untuk mendukung efisiensi anggaran dimaksud.