Forum Parlemen Dukung Blue Economy

WorldNews, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menjelaskan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, jadi momentum untuk mendorong konsep blue economy sebab ke-2 negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan. Makanya, kata dia, tema yang diusung di dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity plus Inclusive Development’.

“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity sebab begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam sebab laut kami sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya bersama dengan food security kita. Kita wajib melindungi laut kita, memang blue economic jadi penting sebab perikanan potensinya disitu,” kata Putu dikutip, Minggu, (28/7/2024).

Kemudian, Putu menjelaskan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun bersama dengan konsep blue economy akan jadi sangat luar biasa. Karena, kebanyakan negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.

“Bayangkan, Indonesia mempunyai Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di mana kami ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk keperluan food security kita. Makanya, kedepan wajib dijaga keberlangsungan potensi laut kami ini,” ujarnya.

Blue Ekonomi Konsep Mendasar Negara-negara Kepulauan

Selanjutnya, Putu menjelaskan ekonominya juga ke depan wajib didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi ini wajib dapat digali untuk keperluan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.

“Terakhir, laut juga wajib kami jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya sehingga senantiasa berkesinambungan, lestari selama masa bagi genearsi berikutnya,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Oleh karenanya, Putu menjelaskan konsep blue ekonomi adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang wajib dimainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah telah mengupayakan melaksanakan ini sehingga dari parlemen idamkan terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk menaikkan konsep blue economy.

“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kami sehingga pemerintah serius percaya bahwa konsep blue economy akan beri tambahan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun Negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini jadi konsep ke depan yang patut kami kawal, tapi tidak dapat cuma kami manfaatkan konsep wajib ada capacity building, wajib ada peningkatan bagaimana kami memaping laut kita,” ungkapnya.

Terpenting, lanjut dia, melindungi isu-isu climate change, sebab potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang terkait bersama dengan alam. Jadi, ada plate disitu yang bersinggungan dapat jelas konsep ke depan bagaimana lihat potensi alam laut. “Tentu wajib ada satu konsep mainstrem untuk melaksanakan penelitian pada laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini jadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.

Wujudkan Komitmen 100 Miliar Dollar per Tahun

Menurut dia, prinsip 100 miliar Dollar per tahun dari negara maju dan negara yang telah disampaikan pada 2020 kaya itu wajib dideliver atau diwujudkan terkait isu climate chane atau pergantian iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kalau dihitung hingga sekarang, lanjutnya, bisa saja telah nyaris 500 miliar US Dollar.

“Pada kala COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar kembali tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya keperluan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, sebab Negara Pasifik segera nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kami perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.

Dalam forum ini, Putu menjelaskan Parlemen Indonesia-Pasifik idamkan mendapatkan satu kesamaan prinsip sama-sama memperjuangkan isu climate change di dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found.

“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) sehingga resolusi di IPU membahas berkenaan bencana ini, mitigasi ini sehingga negara maju mempunyai prinsip konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kami bawa juga ke PBB. Dan di PBB dipastikan di dalam UN GA (United Nation General Assembly) memastikan bahwa isu penting adalah isu climate change yang wajib ditekel bersama, ini urgent dan wajib nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.